Minoritas Indonesia Takut Kembalinya Politik Identitas

Minoritas Indonesia Takut Kembalinya Politik Identitas – Mendengar Anies Rasyid Baswedan dicalonkan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024, Rikard Rahmat, seorang Katolik berusia 44 tahun, langsung teringat kembali pada pemilihan gubernur Jakarta lima tahun lalu yang disebut banyak diwarnai oleh agama dan ras. bias terkait dengan politik identitas.

Minoritas Indonesia Takut Kembalinya Politik Identitas

inalum – Pemilihan tersebut dimenangkan oleh Anies, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dengan dukungan kuat dari kelompok Islam garis keras yang terang-terangan mendukungnya, mengalahkan saingannya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, seorang Kristen keturunan Tionghoa yang dituduh melakukan penistaan agama.

“Apa yang dilakukan Anies pada Pilgub 2017 tidak bisa dimaafkan karena pada saat yang sama bangsa ini menghadapi ancaman besar dari ekstrimis agama yang ingin mengubah arah negara dengan membonceng demokrasi. Ada kelompok garis keras seperti Front Pembela Islam dan Hizbut Tahrir yang kemudian dilarang oleh pemerintah,” kata Rahmat, pengkritik keras Anies.

Dia menunjuk bagaimana masjid di Jakarta digunakan sebagai alat kampanye untuk mendukungnya dan mendiskreditkan saingannya. Partai Nasional Demokrat, salah satu pendukung utama pemerintah, pada 3 Oktober mengumumkan Anies sebagai calon presiden mereka untuk pemilu 2024.

Baca Juga : Indonesia bisa menjadi perantara perdamaian yang jujur ​​dalam krisis Myanmar 

Surya Paloh, seorang maestro media dan ketua partai, menyebut Anies sebagai “yang terbaik dari yang terbaik.”

Menurut beberapa lembaga survei, Anies adalah salah satu dari tiga kandidat utama pemilu, bersama dengan Ganjar Pranowo, gubernur provinsi Jawa Tengah yang berasal dari Partai Perjuangan Indonesia yang berkuasa, dan Prabowo Subianto, menteri pertahanan yang dua kali kalah dari Presiden Joko Widodo dalam jajak pendapat sebelumnya.

Sebuah survei terbaru oleh Center for Strategic and International Studies menemukan bahwa Pranowo mendapat dukungan paling banyak dengan 33,3%, diikuti oleh Anies 27,5% dan Prabowo 25,7%.

Pengumuman pencalonan Anies telah menghidupkan kembali diskusi tentang politik identitas, di mana orang-orang dari ras tertentu, kebangsaan, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, latar belakang sosial, kelas sosial, atau faktor lain mengikuti agenda politik berdasarkan apa yang mereka identifikasi.

Anies disebut-sebut memukul Ahok dengan memanfaatkan kasus penistaan agama, yang membuat mantan gubernur Jakarta yang beragama Kristen itu diseret ke penjara.

Ade Armando, dosen Universitas Indonesia dan pendukung Ahok, menyebut Anies sebagai “bapak politik identitas”.

Sementara itu, jajak pendapat Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan bahwa Partai Nasional Demokrat akan kehilangan banyak suara di Indonesia timur, di mana umat Kristen merupakan mayoritas.

Sejak dikait-kaitkan dengan Anies, dukungan partai di Indonesia Timur turun dari 10,8 persen tahun lalu menjadi hanya 3,9 persen saat ini.

Di tengah kritik, Anies menampilkan gambaran keterbukaan dengan minoritas Kristen dengan mengunggah foto di Instagram dirinya mengunjungi Kardinal Ignatius Suharyo Jakarta pada 7 Oktober dengan dalih pamit sejak masa jabatannya sebagai gubernur berakhir bulan ini.

Namun, sebuah video yang direkam pada hari yang sama di mana dia terlihat bertemu ulama garis keras dan pendiri Front Pembela Islam, Muhammad Abib Rizieq Shihab, di sebuah pernikahan semakin menimbulkan kecurigaan bahwa dia merangkul garis keras.

Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, tak menampik bahwa Anies pernah mengadopsi politik identitas di masa lalu, namun menyebut setiap orang pernah melakukan kesalahan.

“Mana ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan? Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan,” ujarnya.

Rikard Rahmat, redaktur sebuah penerbit di Jakarta, menegaskan bahwa Anies adalah ancaman besar bagi bangsa.

“Sejak Pilgub Jakarta, dia secara sadar menggunakan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan, termasuk mengeksploitasi kitab suci dan bermain politik identitas. Apakah cara-cara ini merusak persatuan dan merobek tatanan bangsa, tidak masalah baginya, selama dia bisa mendapatkan kursi atau kekuasaan, ”ujarnya.

Seorang Buddhis di Tangerang, Provinsi Banten, yang meminta namanya dirahasiakan, mengatakan dia khawatir kelompok garis keras akan benar-benar diberi platform untuk menyebarkan kebencian lagi.

“Saya tidak tahu dia akan mencalonkan diri sebagai presiden. Saya hanya mengkhawatirkannya,” katanya kepada UCA News.

Sirojuddin Abbas, Direktur Eksekutif SMRC, mengatakan politik identitas rentan digunakan elit politik sebagai alat tawar-menawar untuk meraih kekuasaan dan menggalang dukungan.

“Karena bagaimanapun, di negara mayoritas Muslim seperti kita, mobilisasi berdasarkan karakter sosiologis jauh lebih mudah daripada mobilisasi dengan target yang rasional,” ujarnya.

Achmad Nurcholis, seorang Muslim dan Ketua Divisi Pendidikan Kebhinekaan dan Perdamaian pada Konferensi Indonesia tentang Agama dan Perdamaian, mengatakan penggunaan politik identitas “masih tidak beradab karena memicu polarisasi, ketegangan, dan segregasi antar kelompok masyarakat.”

“Pengalaman Pilgub Jakarta sudah cukup bagi kami untuk mengatakan bahwa politik identitas tidak boleh digunakan lagi. Warisan buruk pilgub masih membekas hingga saat ini,” ujarnya kepada UCA News.

Untuk tetap “merawat Indonesia”, pemimpin yang dipilih harus “berkomitmen pada kebhinekaan, Pancasila, nasionalisme, dan menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan rakyat. Mereka harus non-sektarian dan memahami bahwa Indonesia itu majemuk.”

Sementara itu, Romo Antonius Benny Susetyo, salah satu anggota unit kepresidenan yang mempromosikan toleransi komunal, mengatakan politik identitas tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain, bahkan negara demokrasi maju.

“Kenapa? Karena murah. Membangkitkan sentimen agama dan etnis untuk mendapatkan dukungan itu mudah dan efektif,” ujarnya.

“Saya kira kita harus fokus bagaimana penertibannya. Penyelenggara dan pengawas pemilu serta kepolisian harus membuat aturan yang tegas. Misalnya rumah ibadah tidak boleh digunakan untuk kampanye apalagi black campaign. ditegur dan dihukum,” katanya.

Dia menambahkan bahwa umat Kristiani mungkin “tidak perlu reaktif” terhadap hal ini, tetapi perlu berkontribusi dengan mendorong wacana yang sehat untuk mencari pemimpin yang ideal.