Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Created. Thu, 12 Feb 2015 13:20:49
Comment(s). 0

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

 

Sejalan dengan peralihan status korporasi menjadi BUMN, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi suatu keharusan yang harus diterapkan di Perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara. Penerapan ini juga memegang peranan penting dalam pencapaian Visi dan Misi Perusahaan. Setiap kegiatan usaha yang Kami jalankan harus berdasar pada kebijakan tata kelola yang dirancang untuk mengoptimalkan nilai Perusahaan. Lebih dari sekedar pemenuhan peraturan, penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik Kami adaptasikan ke dalam budaya Perusahaan untuk melindungi kepentingan stakeholders.

Kami berkomitmen untuk terus konsisten dalam menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di seluruh aspek bisnis sebagai langkah meningkatkan kinerja Perusahaan agar tetap mampu bertahan di iklim bisnis yang semakin kompetitif dan dinamis sekarang ini. Tuntutan pemangku kepentingan terhadap pengelolaan Perusahaan yang baik mendorong Perusahaan untuk menjalankan bisnis berazas pada prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran.

Dalam pelaksanaannya, Perusahaan telah menetapkan beberapa perangkat GCG, diantaranya :

  1. Pedoman GCG
  2. Pedoman Perilaku Perusahaan
  3. Piagam Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan SPI
  4. Surat Keputusan Direksi terkait Gratifikasi, Sistem Pelaporan Pelanggaran dan LHKPN

 

Pedoman GCG

GCG menjadi kebutuhan Perusahaan guna memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan serta meningkatkan daya saing Perusahaan. Dalam pemenuhannya, Perusahaan telah menyusun Pedoman GCG sebagai acuan dalam menetapkan dan menjalankan kebijakan Perusahaan.

 

Pedoman Perilaku Perusahaan (Code of Conduct)

Pedoman Perilaku Perusahaan disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 23 September 2016. Pedoman Perilaku Perusahaan ini telah mengalami penyempurnaan, termasuk perubahan nama dari sebelumnya Pedoman Etika Perusahaan yang disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 6 oktober 2014. Sebagai salah satu upaya tindak lanjut dari penyempurnaan pedoman ini, Insan INALUM wajib menandatangani ‘pernyataan Komitmen Insan INALUM’ sebagai bentuk kepatuhan atas isi pedoman perilaku perusahaan secara berkala dan menggunakan media online.

 

Piagam

Perusahaan telah memiliki Piagam Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit dan Satuan Pengawas Intern (SPI). Piagam disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan berlandaskan pada prinsip GCG.


Piagam Dewan Komisaris

Piagam Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris berpedoman pada Piagam Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris yang telah diperbaharui pada tanggal 22 desember 2015. Piagam ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum Perseroan, perundang-undangan yang berlaku, ketentuan Anggaran dasar, ketentuan-ketentuan dari rapat Umum Pemegang Saham dan prinsip-prinsip GCG.
Piagam Dewan Komisaris yang kami miliki berisi dasar-dasar hukum yang digunakan; keanggotaan, masa jabatan, ketentuan tentang rangkap jabatan, pengisian anggota Dewan Komisaris yang lowong, pemberhentian oleh RUPS, pengunduran diri anggota, program pengenalan anggota dewan Komisaris yang baru; tugas, wewenang, kewajiban, kebijakan pembagian tugas antar anggota, kebijakan pengambilan keputusan Dewan Komisaris, tata tertib rapat dan mekanisme pengambilan keputusan, organ pendukung termasuk Sekretariat dewan Komisaris dan Komite Audit, serta program pelatihan dan pembelajaran Dewan Komisaris.
pada tanggal 22 desember 2015, Dewan Komisaris telah melakukan pembaharuan terhadap Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Pokok-pokok perubahan terutama pada penyempurnaan atas kebijakan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat pada kebijakan Direksi tentang manajemen risiko, satuan pengawasan internal, aspek akuntansi dan pelaporan keuangan, mutu dan pelayanan, pengadaan barang dan jasa perseroan, pengelolaan dan pengembangan SdM termasuk jenjang karier SDM, tindak lanjut penilaian GCG, dan lain-lain. Seiring dengan rencana Perseroan untuk melakukan pengembangan bisnis melalui Anak perseroan, maka dewan Komisaris juga menambahkan kebijakan atas pengawasan pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan patungan serta pengusulan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan patungan.

 

Download Piagam Komisaris

 

Piagam Direksi

Piagam Direksi disahkan pada tahun 2014 dan disusun agar tugas dan kewenangan serta mekanisme kerja Direksi dapat berjalan dengan efisien, efektif dan konsisten serta tetap memperhatikan prinsip-prinsip GCG.

Tujuan piagam ini adalah:

1. Semakin jelasnya tugas dan tanggung jawab Direksi maupun hubungan kerja di antara Direksi dan Dewan Komisaris,
2. Mempermudah organ di bawah Direksi dan organ di bawah Dewan Komisaris untuk memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing maupun hubungan antara organ-organ tersebut.

Piagam Direksi INALUM berisi antara lain: dasar hukum, prinsip dasar dan tata laksana mekanisme/ hubungan kerja dengan dewan Komisaris, ketentuan jabatan anggota direksi, tugas dan wewenang direksi, termasuk wewenang Direksi dan Direktur Utama yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan/atau RUPS, kewajiban, ketentuan penyusunan dan penyampaian Rencana Jangka Panjang Perusahan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal, rapat Direksi dan pengambilan keputusan, organ pendukung Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan Sekretaris Perusahaan, hubungan dengan anak usaha, program pengenalan Perusahaan, dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur Direksi dalam menjalankan fungsinya.

Download Piagam Direksi

 

Piagam Komite Audit

Dalam pelaksanaan tugasnya, Perusahaan telah menyusun dan mengesahkan Piagam Komite Audit melalui Surat Keputusan dewan Komisaris No. PC07/05/2014 tentang Piagam Komite Audit PT Indonesia Asahan Aluminium (persero). Piagam ini bertujuan memastikan bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit memiliki standar acuan kerja dan dapat bekerja secara transparan, akuntabel, profesional, objektif, independen dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakuKomite Audit diangkat dan dibentuk oleh Dewan Komisaris yang bekerja secara kolektif, independen, obyektif, profesional dan transparan untuk membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, pelaksanaan audit, pengendalian intern dan implementasi GCG yang dijalankan oleh Direksi dalam mengelola Perusahaan dan mampu mengoptimalkan mekanisme checks and balances yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada Pemegang Saham dan pemangku Kepentingan lainnya.

Download Piagam Komite Audit

 

Piagam Satuan Pengawas Intern (SPI)

Piagam Audit Internal digunakan untuk mengefektifkan fungsi dan peran Auditor Internal dalam mengembangkan aspek-aspek tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian perseroan yang menjadi tanggung jawab direksi. Dengan ditetapkannya Piagam Audit Internal maka diharapkan Auditor Internal dapat melaksanakan kewenangan, tugas, dan tanggung jawabnya secara kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Piagam ini telah ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 14 Mei 2014 dan disetujui oleh Dewan Komisaris tanggal 17 Juni 2014. Dalam Piagam Audit Internal tersebut diatur mengenai hal-hal yang dapat menunjang fungsi dan kinerja Auditor Internal, antara lain mengenai maksud dan tujuan piagam Audit Internal, struktur dan kedudukan Auditor Internal, persyaratan dan kewajiban Auditor Internal, tugas dan tanggung jawab Auditor Internal, kewenangan, kode etik, hubungan dengan pihak lain, serta tindak lanjut atas hasil audit.

 

Download Piagam SPI

 

Struktur Tata Kelola

Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) orang komisaris yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan berjalannya penerapan prinsip-prinsip GCG pada Perusahaan.

Direksi terdiri dari 4 (empat) orang yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan operasional Perseroan guna kepentingan dan tujuan Perusahaan.

Anggota Direksi terdiri dari : Direktur Utama, Direktur Umum & Sumber Daya Manusia, Direktur Keuangan, Direktur Operasi ex officio Direktur Pengembangan & Bisnis.

Komite Audit  merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang berfungsi untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Komite Audit bersifat independen dalam pelaksanaan tugas  dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan komisaris.

 

Gratifikasi

Dalam rangka menumbuh kembangkan budaya anti suap serta mewujudkan INALUM yang bersih dan bermartabat, setiap Insan INALUM wajib memahami dan menjalankan kebijakan Gratifikasi dengan baik dan ikut serta dalam mensosialisasikannya kepada para pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Kebijakan internal Perusahaan, berikut penggolongan Gratifikasi INALUM :

1) Dianggap Suap, Gratifikasi ini berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Insan INALUM.

2) Tidak dianggap suap terkait kedinasan, Gratifikasi ini berkaitan dengan tugas kedinasan Insan INALUM, seperti :

  1. Kunjungan kerja di perusahaan Pihak Ketiga yang nilainya tidak melebihi Rp1.000.000,-;
  2. Kunjungan kerja dari perusahaan Pihak Ketiga yang nilainya tidak melebihi Rp1.000.000,-;
  3. Agenda resmi seperti seminar, workshop, pelatihan;
  4. Penyajian materi pelatihan, sosialisasi atau sejenisnya.

3) Tidak dianggap suap tidak terkait kedinasan, merupakan pemberian di luar kedinasan Insan INALUM seperti:

  1. Perayaan adat atau keagamaan dari masing-masing Pihak Ketiga yang tidak melebihi Rp1.000.000,-;
  2. Perayaan menyangkut kedudukan atau jabatan (promosi, pensiun, dll), pemberian tidak dalam bentuk uang  yang nilainya tidak melebihi Rp300.000,- dengan total pemberian Rp1.000.000,-dalam 1 tahun dari pemberi yang sama;
  3. Bantuan dari masing-masing Pihak Ketiga atas musibah atau bencana yang dialami Insan INALUM yang tidak melebihi Rp1.000.000,-;
  4. Pemberian sesame Insan INALUM tidak dalam bentuk uang atau setara uang (cek, bilyet, giro, saham, deposito, voucher, pulsa dan lain-lain) yang tidak melebihi Rp200.000,- dengan total pemberian Rp1.000.000,- dalam 1 tahun dari pemberi yang sama;
  5. Penghasilan atas usaha di luar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Insan INALUM;
  6. Segala bentuk pemberian yang berlaku umum (diskon, voucher, souvenir, bunga atas penempatan dana, investasi pribadi);
  7. Penghargaan atas prestasi akademis atau non-akademis di luarkegiatan dinas.

Guna mendukung proses penanganannya, Perusahaan telah membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi yang bertugas untuk mengkoordinasi pelaporan gratifikasi di Perusahaan.

 

Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)

Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah sistem yang mengelola, mengolah dan menindaklanjuti pelaporan/pengungkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri (independent).

Media ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran serta Insan Inalum serta pemangku kepentingan  dalam pelaporan pelanggaran terkait Inalum. Sistem ini menjadi salah satu cara ampuh untuk menanggulangi hal-hal yang bertentangan dengan prinsip GCG.

Selaras dengan komitmen Perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis yang transparan dan akuntabel, Kami menyediakan sarana pelaporan melalui :

  1. E-mail                                   :   pengaduan@inalum.id
  2. Surat Tertulis (Pos)           :   Kantor Pusat PT Inalum (Persero)

                                                                P.O. BOX 1 Kuala Tanjung

                                                                Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara

                                                                Sumatera Utara 21257

 

 

 

 

  • Kantor Pusat, Pabrik Peleburan
    Kuala Tanjung. Kec. Sei Suka 21257
    Kab. Batu Bara Sumut, Indonesia
    P.O. BOX 1 Kuala Tanjung.
    Telp: (+62622) 31311.
    Fax: (+62622) 31001.
  • PLTA
    Paritohan. Kec. Pintu Pohan Meranti 22384, Kab. Toba Samosir, Sumut, Indonesia
    P.O. BOX 1 Porsea.
    Telp: (+62622) 31331.
    Fax (+62622)31332.
  • Kantor Perwakilan, Jakarta
    Gedung ENERGY Lt.19 SCBD
    Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
    Telp. (021) 27517566 (hunting)
    Fax. (021) 27518005; (021) 27081190
  • Kantor Penghubung, Medan
    Jl. R.A Kartini 21, Medan 20152, Sumatera Utara.
    P.O.BOX 1200 Medan.
    Telp: (+6261) 4556946
    Fax(+6261) 4537885
Load time : 0 Sec(s)